Diskusi bulanan kerjasama Radio Utankayu dan Kineforum: Undang Undang perfilman dan keberadaan Lembaga Sensor Film

Pembicara:

Ibu Budiati Abi Yoga (mantan anggota BP2N & Prasidi Group)

Tito Imanda (sineas perfilman)

Abduh Azis (ketua bidang program DKJ)

 

 

Penyiar: Selama ini peran UU untuk melindungi dan mengembangkan karya film di Indonesia seperti apa?

Ibu Budi: kita lihat UU perfilman no 8 tahun 1992 adalah produk orde baru sebelum kita mengalami reformasi untuk gambaran jika kita mengikuti UU itu kita mengalami perjalanan panjang birokrasi. Ada sekitar 20 form yang harus diisi untuk setiap produksi. Jelas dalam hal melindungi peran pemerintah kesannya melindungi bukan memperdayakan. Bukan semata masalah sensor.

Penyiar: Niatnya melindungi ya?

Ibu Budi: melindungi sebenarnya keliru yang paling penting adalah memberdayakan. Setiap tahun harus mengisi 20 form, merupakan birokrasi yang panjang.

Penyiar: mas Tito sebagai yang berpengalaman di bidang film ada yang mau ditambahkan?

Tito: saya akan menyambung pendapat Ibu Budi, jika Ibu bilang itu sebagai melindungi sebenarnya menjadi menarik karena sebenarnya siapa yang mereka lindungi. Apakah pemerintah melindungi perfilman atau kepentingan mereka sendiri, kepentingan penguasa dalama konteks waktu itu. Terlalu banyak yang terlalu dikontrol mulai dari sinopsis, judul film mereka harus setuju dulu. Jadi mungkin melindungi kepentingan mereka.

Penyiar: Ibu Budi menyebut melindungi kemudian mas Tito menyebut siapa yang dilindungi, bagaimana dengan mas Abduh?

Abduh: saya adalah generasi di bawah Ibu Budi, saya ingat betul ketika ingin melakukan produksi ada satu syarat yang sebenarnya agak membingungkan. Kita harus mendaftarkan sinopsis dan skenario kita. Artinya ada control di situ. Kemudian harus anggota KFT (Karyawan Film & Televisi) yang bisa ikut produksi dan lembaga ini sebgai lembaga sertifikasi memiliki problem-problem sendiri. Dengan kata lain sebenarnya pada saat itu UU perfilman agak aneh. Satu-satunya cabang kesenian yang mempunyai UU adalah perfilman. Tidak ada UU tari atau UU senirupa. Karena film sebagai sebuah media yang penetrasinya luar biasa pengaruhnya ke publik, dikhawatirkan bisa “menggoyahkan kepentingan atau stabilitas dari kekuasaan”. Itu bisa kita lihat dengan adanya Departemen Penerangan pada jaman itu. Pertanyaannya apakah masih relevan UU perfilman itu, dengan kondisi reformasi saat ini.

Penyiar: bila kita berbicara tentang sensor, kita sekarang diramaikan dengan festival dsb. Kedepan-depan dan kebelakan apakah ada aturan yang berubah Bu?

Ibu Budi: ok, kita sudah menjurus ke arah sensor, tapi sebelumnya saya harus menggaris bawahi apakah UU perfilman apakah harus ada? Disini memang ada unsur sensor. Kenapa sensor menjadi lebih dikenal? Karena sensor langsung berkaitan dengan penonton dan pembuat film. Tapi mengapa UU perfilaman perlu dibuat? Mungkin pada waktu itu memang untuk kepentingan penguasa, tapi sebenarnya di berbagai negara maju itu ada. Karena film itu industri jadi seperti melukis, kita sendirian pun bisa tapi kalau tidak melibatkan banyak profesi melibatkan industri yang begitu besarnya lokal maupun internasional kemudian banyak keterkaitan dengan tekhnologi tinggi yang kemudian tidak ada boundaries (batasan) dalam film itu. Film dari luar bisa kita akses denga mudah. Jadi memang dibutuhkan UU film, jadi yang penting diperlukan ada 3 hal: pertama adalah peraturan, pengaturan memang perlu, kalau tidak ada pengaturan akan kacau. Kedua adalah pembinaan. Saya tidak suka dengan kata pembinaan, menurut saya harusnya adalah pemberdayaan di segala bidang. Film bisa menolong di bidang lain karena film bisa berbicara di segala bidang. Terlebih setiap hari orang menonton film dengan arti luas, melihat sinematografi, bukan hanya film bioskop tapi juga film di TV. Yang ketiga, dulu ada pengawasan atau kontrol. Sekarang bukan pengawasan lagi, kita harus saling kontrol. Pemerintah pun harus kita kontrol, jadi paradigma harus diubah.Tiga hal itu tetap diperlukan tetapi harus dalam kepentingan publik.

Penyiar: mas Abduh menurut bu Budi UU perfilman memang perlu, Anda tadi sekilas terlihat berpendapat tidak perlu.

Abduh: agak sedikit berbeda dengan bu Budi. Sebenarnya tingkatan ketika kita berbicara tentang industri yang dibutuhkan hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya mendorong industri ini berkembang. Tetapi berbicara tentang aturan prosedur aturan yang lain-lain sebenarnya peraturan yang lain sudah mengatur tidak perlu adanya UU perfilman. Ada UU perlindungan konsumen, ada UU perindustrian, ada UU perdagangan, hak cipta. Saya kira itu bisa menjadi acuan. Negri ini setelah reformasi produksi UU nya banyak tapi lemah sekali di implementasi. Jadi saya kira bagaimana melindungi kepentingan publik saya setuju dengan bu Budi. Kerangkanya jika kita membicarakan sensor, harus kembali bagaimana aturan-aturan nantinya yang akan menggantikan sensor bila nanti sensor tidak lagi relevan adalah aturan-aturan yang melindungi hak konsumen. Jadi kita akan berbicara hak-hak penonton seperti apa, tetapi ada juga hak-hak pencipta yang juga harus dilindungi, kerangka kebebasan berekspresi. Jadi, konsensus semacam ini yang saya kira lebih produktif untuk dibicarakan ketimbang model sensor yang sekarang, yang tiba-tiba suka sepihak memotong, melarang beredar, atau ada kekuatan masyarkat yang mendesak lembaga sensor untuk mengambil tindakan pada sebuah film. Jadi tindakan-tindakan semacam ini seharusnya bisa dibuat aturan main yang baru.

Penyiar: mas Tito dari sisi akademisi saya akan bertanya, menurut pendapat Anda perlu tidak UU perfilman?

Tito: Aturan perlu tapi kita berbicara teknis tingkatan UU. Apakah kita perlu UU atau peraturan di bawah UU yang mengacu ke UU yang lain karena bila kita berkaca pada situasi orde baru, saat itu diyakini film itu punya potensi yang besar jadi tidak hanya sensor ditakuti tapi juga digunakan pemerintah pada waktu itu untuk propaganda film-film. Film-film yang wajib kita tonton setiap tahun. Dengan power yang begitu besar di masa lalu, politik masih sangat penting, di jaman sekarang apakah kepentingannya masih seperti itu? Atau sekarang sudah masalah industri, masalah sosial, atau masalah lain yang barangkali jika ada peraturan baru mustinya bisa kita bahas, bentuk yang paling baik sebenarnya seperti apa.

Penyiar: untuk merumuskan peraturan baru bila memang perlu meskipun belum tentu UU, sebaiknya bagaimana prosesnya untuk menghasilkan peraturan yang baru. Paling tidak kalangan mana, mungkin tidak dari pemerintah saja.

Tito: yang harus terlibat tentu saja filmmaker dan orang-orang dari industri perfilman. Yang juga harus terlibat adalah bioskop dan orang-orang dari distributor film, jika tadi saya menyebut pembuat film mungkin nantinya akan ada asosiasi-asosiasi.

Abduh: menurut saya yang paling basic dikembalikan lagi sebenarnya negara ini melihat film sebagai apa. Pertanyaan mendasar bu Budi tadi itu. Kalau paradigma UU lama film adalah barang berbahaya yang harus dikontrol, jadi selalu peraturan yang kemudian ada nanti adalah basic pemikiran ini dulu yang dibicarakan, kita melihat film sebagai apa. Pertama berbicara sebagai aset ekonomi yang besar, kedua sebagai aset kultural. Artinya di beberapa negara seperti Korea, mereka sangat sadar bahwa ini adalah sarana perlawan budaya terhadap hegemoni budaya, dengan kata lain Amerika atau Hollywood. Jadi aspek pengembangannya diarahkan kesana, sehingga aturan-aturan yang ada bagaimana bisa kemudian menyemaikan film, tumbuh sebagai ekonomi, tumbuh sebagai aset kultural.

Ibu Budi: mungkin bila saya tambahkan, semua kemudian mengacu kepada strategi budaya. Saya pernah ikut ketika rapat tentang strategi budaya, tetapi saya tidak pernah mendapat materinya. Kemudian rapat UU juga sama bisa dari inisiatif pemerintah atau DPR. Tapi pada waktu itu yang terjadi dimulai dari pemerintah, BP2N mengadakan pertemuan dan saya diundang sebagai independen, tetapi hanya sekali diundang dan saya tidak tahu perjalannnya. Intinya harus terkait dengan strategi budaya yang terbaca, kalau ditulis kita semua bisa. Contohnya Malaysia yang sekian tahun yang lalu kita datang untuk mengajar, mereka sangat terbaca bukan berbicara panjang-panjang. Sineas-sineasnya jadi doktor di luar negeri, kita bilang mereka jadi doktor tapi kita lebih pintar membuat film, karena jam terbang kita lebih tinggi. Tapi tetap segala ilmu dimulai dari knowledge baru skill. Sekarang mereka mengajari kita, mereka memakai aturan main kita yang mereka kembangkan. Kembali ke tadi Anda menyebut beberapa organisasi profesi. Mengapa peraturan itu perlu? Menurut saya harus ada payung. Payung dari film itu apa, ada industri dsb. Payungnya harus ada UU itu. Kemudian pentingnya organisasi profesi, orang yang ingin independen tanpa organisasi harus dibolehkan, tetapi jangan seperti dahulu yang harus ada 5, terserah kita mau membuat berapa. Tetapi tetap perlu ada dialog, bagaimana strategi budaya terbaca jelas. Iklim nya harus memberdayakan kita, jangan sampai kita dilarang-larang tapi yang lain bisa masuk begitu saja karena tidak ada boundaries. Itu dilakukan oleh Vietnam, Korea, Perancis.

Penyiar: setelah ini kita akan berbicara lebih banyak tentang Lembaga Sensor Film. Sebagian penggiat perfilman melihat secara misterus LSF adalah lembaga yang paling kuat bertahan dalam sistem kebijakan film Indonesia. Jika UU perfilaman sebatas hadir pada pensensoran karya film Indonesia, apa dampaknya pada kemajuan industri film dan bagaimana film-film kita bisa bersaing dengan film negara lain di Asia dan lingkup global. Sebagian tadi sudah bicara tentang UU dan juga kemana sebenarnya arahnya. Kemudian jika berbicara tentang lembaga sensor film. Untuk Ibu Budi sebesar apakah peran Lembaga Sensor Film berdasarkan UU dan adakah kemungkinan peran ini akan berubah fungsinya atau kebijakannya ke depan.

Ibu Budi: Di kepala saya selalu pemberdayaan, andaikan ada lembaga sensor film atau apapun namanya, tapi yang dilakukan bagaimana dan mekanisme nya bagaimana itu yang paling penting. Jangan sampai ada double standard, kemudian ada hal-hal yang menyangkut kreatifitas. Double standard maksudnya kita boleh orang luar tidak boleh. Kemudian satu hal lagi harus diingat bahwa saya sepakat sekali harus melindungi dalam pengertian bukan seperti pada orde baru, bahwa anak-anak harus dilindungi. Itu benar tetapi itu bukan semata yang keluar dari sensor film. Moral kita tidak ditentukan saja dengan film yang jumlahnya cuma seberapa ditambah dengan film TV. Kemudian saya ingatkan sekarang kita bisa mengakses manapun, pakai HP saja bisa atau website yang tidak bisa kita kontrol. Jadi disatu pihak kita sangat ketat, di lain pihak kita tidak berdaya pemerintahpun tidak berdaya. Yang perlu dilakukan adalah sosialisai untuk pemberdayaan. Kembali lagi, sensorpun akhirnya kunci utama adalah rumah tangga atau keluarga, menjadi suatu sistem keseluruhan atau kultur, dan kultur kita masih jauh, reformasi masih politik belum ke kultur.

Penyiar: tetapi di negara lain fungsi LSF itu seperti apa?

Tito: sebenarnya di negara lain istilah sensor sudah tidak dipakai, mereka memakai kata klasifikasi film. Yang Ibu Budi sebut tadi kultur, nanti sangat cocok kalau memang sistem klasifikasi ini diterapkan. Klasifikasi film itu jadi, kalau sekarang ini orang di LSF melihat adegan mana yang boleh ditonton dan tidak boleh ditonton lalu dipotong, kalau sistem klasifikasi film gampang nya mereka menetukan film ini seperti ini. Siapa yang boleh menonton dan tidak boleh. Dasar siapa yang boleh dan tidak itu apa, bisa tingkat usia, kematangan, tingkat pendidikan. Tapi biasanya dipermudah dengan tingkatan usia, dan kalau sistem ini diberlakukan saya lari kepada yang bu Budi katakan dengan kultur yang sudah memasyarakat , nanti yang seharusnya terjadi bukan seperti yang sekarang terjadi. Seperti film untuk 17 tahun ke atas tapi pada prakteknya anak kecil pun bisa masuk. Nantinya semua orang akan mengingatkan, ada kesadaran bahwa film yang diperuntukkan orang dewasa tidak boleh dimasuki oleh anak-anak. Film dengan standar 13 tahun ke atas, anak umur 11 tidak boleh masuk kalau perlu ditanya identitasnya. Ada kesadaran bersama kalau kita sudah sepakat bahwa batasan usia dibawah yang sudah ditentukan, tidak boleh masuk, itu sederhananya.

Penyiar: mas Abduh, peran lembaga sensor film itu sendiri menurut Anda bagaimana sebaiknya atau dihapus sama sekali.

Abduh: kalau kita mengacu pada UU no 8 tahun 1992 khususnya mengenai sensor, saya kira menjadi sangat anakronis dengan iklim yang sekarang sangat terbuka. Pada prinsipnya UU ini memandatkan pada lembaga sensor mempunyai hak yang tidak bisa ditawar-tawar, jadi hak yang sangat tinggi untuk menentukan film layak atau tidak layak, mesti dipotong atau tidak. Dengan kewenangan semacam ini sangat mungkin terjadi abusive atau penyalahgunaan wewenang karena ukurannya dengan aturan yang ada sangat “ngambang” istilahnya. Misalnya tidak boleh menyinggung SARA, ukurannya apa, jadi muatan politisnya sangat tinggi dan kemudian kedua ada rekruitmen atau pengangkatan. Kita tidak pernah tahu karena diangkat oleh pemerintah. Mewakili kalangan agama, pendidik, badan intelejen, kepolisian, atau Deplu yang belum tentu paham tentang film. Jadi mereka tidak punya masalah untuk memotong begitu saja, sedangkan untuk pencipta film adalah sebuah keutuhan gagasan. Begitu satu bagian dipotong bukan tidak mungkin, sehingga satu konsistensinya dipertanyakan. Dulu misalnya ada ketentuan ciuman untuk film Indonesia tidak boleh Hollywood begitu saja lewat. Televisi lebih longgar lagi sehingga banyak yang harus dikaji ulang apakah masih relevan atau tidak. Mungkin lebih bijak untuk lebih ke klasifikasi.

Ibu Budi: mengenai klasifikasi memang ada; klasifikasi semua umur, semua umur tapi harus didampingi, untuk remaja, untuk dewasa mengandung atau tidak unsur seks, tetapi ada yang terakhir tidak bisa di rating lagi atau sudah semi porno, itu sudah tidak bisa lagi dipotong atau diloloskan. Itu bukan semata sosialisasi, sebaiknya mereka aktif. Jadi mereka terbuka untuk diskusi, sineas pun terbuka untuk diskusi. Mereka kan melihatnya tidak utuh, saya pernah melihat potongan film luar negeri adegannya bagus sekali tetapi terpotong, kalau keseluruhannya pasti bagus. Mungkin adegan film kita juga ada yang seperti itu cuma saya tidak melihat, jadi keutuhan film perlu. Jadi klasifikasi masih menjadi pro kontra karena orang beranggapan film-film itu bisa dijual di pinggir jalan berupa CD. Sebenarnya ada batas jenuh, seperti di luar negeri dimana hal-hal seperti itu diperbolehkan, tempat pemutaran blue film didatangi orang-orang tua dan mempunyai penonton yang sedikit.

Penyiar: berbicara tentang mengedit atau memotong isi dari sebuah film apakah masih ada di beberapa negara?

Abduh: saya kira hampir di setiap negara hal itu sudah mulai ditinggalkan. Bahkan negara-negara di Afrika sudah mulai memberlakukan itu karena seperti yang bu Budi bilang source lainnya lebih mudah didapatkan jadi tinggal memberikan batasan informasi yang jelas. Jadi konsumen tau apa yang mereka tonton dan tahu akibatnya. Persoalannya bukan film mengandung unsur porno atau tidak, tetapi institusi pendidikan harus punya kontribusi dalam hal ini. Pengawasan dari kepolisin harus turut andil, bioskop, dan orang tua juga. Jadi negeri ini kan maunya serba mudah yang satu dihapus masalah akan selesai, dengan ada sensor semua masalah moral terjaga, saya kira ini omong kosong.

Penyiar: untuk LSF ada insan dari Deplu, polisi, intelejen, sebenarnya siapa saja yang boleh duduk di lembaga sensor ini, mekanisme pemilihannya seperti apa.

Abduh: di beberapa negara malah asosiasi-asosiasi ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat membentuk lembaga klasifikasi sendiri. Ada asosiasi produser, kru film.

Penyiar: kalau LSF kita?

Abduh: LSF kita dibentuk pemerintah.

Penyiar: angota-anggotanya mekanismenya terbuka tidak?

Abduh: tertutup

Ibu Budi: kalau yang terbuka BP2N yang saya tau. Kalau Badan Pertimbangan Perfilman Nasional memang lembaga asosiasi profesi. Jadi independen pun tidak masalah, dana dari pemerintah. Seperti di Perancis dana didapat dari pajak yang nantinya dikembalikan ke film.

Abduh: untuk sensor memang secara sepihak pemerintah memilih anggota yang duduk nantinya.

Tito: dan kebutuhannya juga berbeda, kalau dewan film yang di Perancis dibentuk memang untuk menghadapi serangan film Hollywood. Karena mereka sadar terancam oleh Hollywood setelah ada perjanjian yang melarang menahan impor film. Mereka merasa perlu ada lembaga yang melindungi film mereka sendiri dan akhirnya system-sistem yang muncul kemudian seperti klasifikasi semua dibuat dengan kata perlindungan yang benar.

Ibu Budi: mereka maju perlahan setara dengan Amerika misalnya Perancis mengajak orang Amerika bermain dan pajak film impor masuk ke kantong film lokal. Dan seluruh copy film impor dibuat di Perancis dan uang yang terkumpul untuk produser dan bioskop independen dan musikus. Jadi mereka betul-betul melaksanakan strategi budaya. Tidak usah berbicara pun terbaca. Mereka memberikan bantuan ke negara berkembang.

Penyiar: saya sebenarnya ingin menanyakan tentang dampaknya ke perfilman Indonesia menyambung pesan pendek yang sudah masuk dari pak Dani di Bekasi. Lembaga Sensor Film tidak banyak berperan di kemajuan film Indonesia karena membuat kreatifitas pembuat film menjadi terbelenggu. Sudah sampai tebelenggu mas Tito?

Tito: saya kira sudah ada beberapa kasus, dimana teman-teman mengalami persoalan dengan lembaga sensor. Ada poster laki-laki bertelanjang dada dianggap harus diturunkan, kemudian ada satu film yang menggunakan lagu Genjer-Genjer dilarang tetapi lagu lain lolos, jadi konsistensinya tidak ada. Intinya ini menjadi semacam momok yang kita khawatirkan akan membelenggu kreatifitas pada nantinya tetapi lebih berbahaya lagi kalau rezim sadar menggunakan ini untuk alat kontrol di kemudian hari jika tidak segera dicabut. Mungkin rezim pemerintah sekarang membiarkan film, tapi kalau rezim ini sadar akan kemampuan film karena UU nya belum dicabut akan bentuk represi baru lagi saya kira dan misalnya ada teman kemudian menganggap skenarionya belum siap untuk diproduksi sekarang karena melihat masalah kebebasan. Jadi mereka menunggu timing nya.

Ibu Budi: saya tidak mau berpikir negatif tetapi yang paling penting adalah sekarang bagaimana justru lembaga ini diberdayakan dulu. Kalau saya mengambil referensi luar negeri, lembaga sensor film sangat dihormati. Jadi orang yang didalamnya harus credible dan pekerjaannya jelas. Mereka meneliti mengapa suatu film bisa laku padahal hanya begitu saja. Itu menjadi input yang mahal untuk industri kemudian begitu mereka memberikan poin klasifikasi ke TV misalnya mereka self-censorship, karena dengan memberikan peringatan pertama mereka sudah takut, jadi LSF sangat dihormati. Yang harus diberdayakan dulu adalah sistemnya kembali ke strategi budaya tadi.

Tito: kalau boleh saya mengenang sebuah kasus yang cukup monumental setelah reformasi ini, kita bisa mengukur seberapa dihormatinya Lembaga Sensor Film ini mungkin dalam kasus film Buruan Cium Gue. Film itu sudah lulus sensor dan sudah beredar baru dikomentari oleh seseorang yang kemudian mengaku belum menonton film itu, film itu ditarik kembali oleh LSF dan kemudian keluar lagi tanpa ada perubahan isi sedikit pun tapi dengan judul yang berbeda. Kita bisa melihat dari kasus itu bagaimana posisi LSF di masyarakat. Kita bisa melihat betapa kurangnya wibawa lembaga itu kalau ada pihak yang bisa menekan dan membuat mereka merevisi keputusan-keputusan yang sudah diambil sebelumnya.

Abduh: itu soal pembuatan belum lagi kalau soal festival. Karena beberapa misalnya Jakarta International Film Festival juga mengalami kasus ketika jaman itu karena terikat perjanjian dengan si pemilik film, kan tidak boleh dipotong tapi badan sensor ngotot untuk memotong alhasil yang dilakukan adalah mem-blur kan setiap adegan ranjang dengan plastik dan itu menjadi bahan tertawaan. Kemudian ada beberapa juga beberapa film yang muatan politiknya tinggi pada akhirnya tidak bisa ditayangkan. Ada 3 judul kalau Anda perhatikan buku program JIFFEST tahun lalu ada 2 film tentang Timor-Timur yang tidak bisa ditayangkan. Jadi arena festival adalah arena yang sangat terbatas penontonnya artinya ditonton kalangan pecinta film dan saya berfikir juga dengan takaran intelektual tertentu yang seharusnya bisa menjadi pengecualian tetapi kejadian itu terjadi juga.

Penyiar: ada pesan dari pak Samay di Jakarta Timur yang mengatakan ada gambar film yang diburamkan, apakah ini bagian dari UU sensor atau permintaan produser kepada editor? Ada satu lagi yang bertanya, kalau sensor itu berdasarkan apa? Di film barat ada adegan ciuman tetapi tidak disensor, film Indonesia baru dekat bibir saja sudah dipotong.

Tito: saya mungkin jawab pertanyaan terakhir dulu. Waktu jaman orde baru ada standar yang jelas mengenai adegan-adegan apa saja yang tidak boleh ada. Saya lupa ada berapa pasal atau berapa poin, belasan kalau tidak salah. Tapi yang lucu adalah pada saat itu karena kepentingannya lebih kepada kontrol bagian yang mengatur soal erotisme itu Cuma satu atau dua saja, pokoknya sangat sedikit dibanding sisanya yang mengenai politik. Sehingga kemudian ketika sekarang ini situasi berubah, ini sudah lewat reformasi ketentuan yang sama pada secara formal masih ada, tapi tentu saja bagian yang politik-politik sudah sangat kendur sekarang sudah tidak terlalu masalah, tapi sekarang kayaknya LSF lebih peduli pada adegan-adegan yang menuju erotisme itu tanpa ada batasan yang jelas lagi. Saya tidak tahu apabila ada poin baru yang membahas tentang erotisme ini, jadi yang sekarang ini saya melihat mereka bekerja tanpa acuan atau saya tidak pernah mendapat acuan, mungkin mereka kerja berdasarkan pertimbangan saat itu. Mungkin Ibu bisa menambahkan pemahaman lain.

Ibu Budi: saya takut keliru memberikan informasi, saya pernah melihat suatu petunjuk pelaksanaan. Misalnya tidak boleh sekian menit lebih, tidak boleh kelihatan ini, memang ada petunjuk pelaksanannyanya yang lebih kearah erotisme. Tapi saya takut keliru dengan apa yang saya baca itu. Mengapa yang untuk para kreator menjadi agak aneh karena kita melihat suatu adegan misalnya adegan ciuman. Ciuman yang sama bisa menjadi porno bisa tidak kalau kita melihatnya keseluruhan . Dari aspek kreatifitasnya bisa dimengerti karena ada pesan-pesan yang harus dilihat secara utuh.

Penyiar: ada pesan dari Ibu Larasati, adanya UU perfilman menurut saya sama dengan memangkas dan mengekang kreatifitas seseorang dalam pergulatan sebuah nilai art, khususnya nilai keutuhan sebuah film itu sendiri. Kemudian ada tanggapan juga kapan Titi said diganti? Kemudian pesan berikutnya dari Ibu Santi, LSF sebaiknya kerjasama dengan FPI dan Ormas lain karena FPI paling sering mengomentari film-film Indonesia. Kemudian dari Pak Mamat, film-film kita masih banyak tertinggal dengan film negara lain selain dari tekhnologinya dan juga kreatifitas membuatnya, dan juga memang pada rezim orde baru ada pemberangusan tapi insan-insan film kok tampaknya tidak ada upaya membangkitkan film kita untuk maju. Ada tidak upaya membangkitkan film untuk maju?

Abduh: saya akan mengomentari yang terakhir, perfilman Indonesia pernah mati suri dan pelan-pelan dibangun oleh teman-teman termasuk Bu budi juga, itu suatu bukti bagaimana kita terus bekerja. Bahwa ada kekosongan dulu seperti cuma ada 2 produksi setiap tahun dan sekarang-sekarang sudah mencapai 40 merupakan bukti yang signifikan yang bisa terlihat adanya usaha. Persoalannya kemudian apakah kualitas sudah seperti yang diharapkan semua. Ini pertanyaan kita dan PR untuk kita semua, kembali lagi ke persoalan pertama tadi bagaimana kita melihat potensi film sebagai aset kultural kita. Perkembangan sekarang jangan sampai putus, peningkatan kuantitas jangan sampai putus. Sehingga pemerintah sudah seharusnya seperti di beberapa negara, Korea sebagai contoh karena dalam 10 tahun ini mereka sudah mendunia. Karena jelas pemerintahnya punya strategi kebudayaan yang jelas, mereka support, mereka bnagun infrastruktur, bagaimana film dikerjakan atau diatur oleh orang-orang film sendiri , peran pemerintah sekedar fasilitator. Mereka membangun sekolah yang baik, mereka membangun lab yang baik, membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung perfilman, mereka mensubsidi film khusus seperti film seni film documenter film pendek, dsb sebagai sarana identitas nasional. Ini yang menjadi berkembang terus. Jadi sekarang kalau hanya menuntut, pemerintah menuntut kualitas, bohong saya kira. Tanpa sadar tahun 2006 kemarin angka penonton Indonesia untuk film Indonesia 12 juta. Berapa lapangan kerja yang terserap? Berapa nilai ekonomi dari film itu yang berputar? Berapa banyak pajak? Setiap tahap kita kena pajak, PPn, PPh, belum pajak tontonan. Berapa persen uang berputar? Tapi apa kontribusi yang diberikan negara kembali untuk mengembangkan film? Ini yang belum saya kira.

Ibu Budi: saya ingin menambahkan, orde baru harus kita tinggalkan masuk ke reformasi. Tapi ada hal-hal yang baik pada waktu itu kita teruskan. Contohnya pendidikan, Perancis sudah membuka pendidikan. Waktu itu orang susah berangkat memakai fasilitas itu karena mereka harus kerja. Pemerintah seharusnya mendukung dengan membayar selama mereka di luar negeri. Kemudian Sinematec, Sinematec dulu sangat berjaya. Jadi ada yang pernah menjadi ketua dari organisasi Sinematec dunia yang berpusat di Paris. Kemudian karena hanya tidak bisa membyar setahun 40 atau 60 juta dia tidak menjadi anggota lagi yang mengakibatkan dalam peta internasional kita hilang, data-data internasional kita tidak terima. Jadi itu tidak terpikir bahwa kuncinya pada hal itu, pada pendidikan, pada dokumentasi, penelitian. Itu yang saya bilang tidak terbaca. Kemudian animasi, anda menyebut tadi Korea, Vietnam yang animasinya luar biasa. Ahli animasi kita yang di Bandung katanya langsung mendapat order dari Hollywood. Itu bisa menampung ribuan tenaga kerja yang tida terlalu ber-skill. Tapi harus ada dari pemerintah bridging effort karena ada perusahaan yang berinvestasi besar sudah menerima lebih 800 orang, dia tutup padahal sudah investasi banyak sekali. Orang bisa mengisi apa yang tidak bisa dilakukan swasta.

Tito: ada satu hal kecil yang saya intikan dari obrolan kita. Pertanyaannya kenapa kita tidak bisa maju? Padahal kecil sekali yang paling kasat mata dibnadingkan jumlah bioskop di orde baru dengan bioskop jaman sekarang. Jumlah bioskop sekarang di bawah 1.000 dan 300 diantaranya dimiliki satu pihak. Dan satu pihak itu juga masih mengontrol impor film dan bagaimana kita bisa membuat film yang bagus kalau kemungkinan kembali modalnya cuma dari pasar yang kecil. Kenapa ini masih terkait denga obrolan soal UU, karena UU film di Indonesia yang sifatnya mengontrol tidak sama sekali member jalan, tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat infrastruktur dan membuat orang takut berinvestasi di film. Kita mau buat film yang bagus tapi tidak punya modal yang banyak. Penjelasnnya kenapa di zaman orde baru yang pada zaman itu masih sangat controlling dan tidak mengatur perkembangan industri film tetapi bioskopnya bisa banyak, itu karena pada zaman itu, pasca PKI mereka ketakutan sekali gedung-gedung pertemuan itu dijadikan tempat doktrinisasi komunis, sehingga tempat-tempat pertemuan itu harus diisi dan dijadikan tempat anak muda bisa berkreasi sehingga mereka bersih dari doktrinisasi komunis, sehingga bioskop pun menjadi menjamur. Tapi sekarang ini tidak ada kebutuhan untuk itu lagi.

Penyiar: ada pesan-pesan yang masuk yang sebagian besar mengkritik keberadaan LSF. Pak Abi di kemayoran, LSF sekarang tidak hanya mengukung aktifitas sineas, terutama yang muda dan independen. Wajarlah film-film Indonesia membosankan karena LSF nya saja isinya orang-orang kolot. Kemudian dari ibu Wahyu, di Amerika bisa protes lewat Community Social Responsibility. Dari Ibu Dian kita punya tanggung jawab pada sejarah dan berkaryalah tapi beretika, kalau tidak mau diatur jangan hidup. Anda ini kaum bebas nilai yang tidak mau dikritik, majulah LSF.

Penyiar: apakah betul mas Abduh, kaum bebas nilai yang tak mau dikritik?

Abduh: paradigmanya yang harus diubah sekarang. Bagaimana kita melindungi kepentingan public. Pertanyaannya adalah apakah kepentinga publik itu tunggal kalau tiba-tiba lembaga sensor memutuskan suatu adegan tidak boleh maka dipotong atau suatu film tidak layak sehingga tidak diputar. Apakah hak penonton untuk melihat film utuh juga tidak dilindungi? Pertanyaannya kan itu. Jadi bicara soal keragaman, soal penonton yang heterogen, soal kebutuhan yang banyak. Jalan keluarnya adalah bagaimana agar semua terakomodir. Ada lembaga klasifikasi film yang memberikan informasi yang jelas mengenai isi film, tinggal penonton seperti halnya di supermarket yang memilih apa yang mereka anggap menjadi kebutuhan mereka. Jangan selalu karena satu kelompok menganggap ini jelek kemudian ini menjadi kebenaran mutlak. Ini yang berbahaya saya kira di tengah kenyataan kita yang sangat beragam ini. Jadi sebenarnya pesannya adalah, dengan klasifikasi film marilah kita belajar untuk mengelola keragaman. Jadi kedewasaan kita yang dituntut, bukannya kita bebas nilai. Kami bukan orang-orang amoral yang tidak mengerti aturan, kami paham kehidupan begtu kompleks sehingga ketika kita membatasi orang untuk menyaksikan banyak hal di dunia ini, dengan kata lain kita sebenarnya kita sudah memasung hak orang lain.

Ibu Budi: kalau saya menggaris bawahi hal lain untuk menanggapi mas Tito tentang jumlah bioskop pada zaman dulu. Karena kelas menengah bawah film Indonesia berjaya sekali, jadi yang menegah atas adalah film-film impor. Film kita ada yang memang tidak mau masuk ke atas karena takut di bawahnya akan menjadi jelek. Jadi saat ini ada kemungkinan kemajuan dari segi kreatifitas yang disebut bawah atas sudah tidak ada lagi. Jadi yang dulu dibilang film-film seks salah, film-film seks zaman dulu adalah film-film sadisme, film horor adalah menegah ke bawah. Waktu itu kalau jumlahnya besar, untuk skenarionya pernah kejadian cover nya saja yang dirubah dalamnya sama. Jadi kembali lagi, untuk censorship tidak semudah itu. Jika mereka mendapat 100 dan memeriksa 100 apakah bisa? Iklimnya sudah bagus, kita sudah menyamakan, tidak ada atas bawah berarti sebetulnya bioskop itu potensial untuk dihidupkan lagi, cuma dimulai dari mana tetap harus ada bridging effort dan mungkin kira-kira itu dari Pemda.

 


About this entry